Blog

Nataconnexindo.com, Tangerang – Peredaran ponsel black market atau ponsel ilegal semakin meningkat setiap tahunnya, apalagi menjelang liburan hari raya seperti perayaan lebaran dan tahun baru. Guna mengatasi hal ini, pemerintah turut ikut campur tangan dengan melakukan pemblokiran kode IMEI pada tahun 2020 mendatang.

Seperti yang kita ketahui, ponsel black market memang dijual dengan harga yang sangat murah sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk lebih memilih ponsel black market daripada ponsel asli. Padahal, alasan mengapa ponsel black market selalu lebih murah adalah karena ponsel tersebut tidak terdaftar secara resmi dan tidak menyetor pajak yang seharusnya dibayar untuk negara.

Untuk memerangi peredaran ponsel black market, pemerintah optimis akan menghentikan penggunaan ponsel ilegal tersebut dengan melacak kode IMEI yang ada di setiap ponsel. Kode IMEI (International Mobile Equipment Identity) merupakan 15 digit nomor yang dikeluarkan oleh produsen handphone untuk menjelaskan identitas ponsel dari tiap slot kartu GSM. Kode IMEI juga dapat berfungsi untuk melihat garansi pada ponsel tersebut sekaligus melacak ponsel yang hilang.

Kode IMEI dapat diblokir melalui operator atau regulator pada ponsel yang ada. Apabila handphone berhasil diblokir melalui kode IMEI, handphone dipastikan tidak dapat menggunakan jaringan lagi dan tidak dapat berfungsi untuk telepon, SMS atau data selular. Pengguna ponsel tidak akan dapat mengakses internet atau menghubungi nomor lain.

Aturan pemblokiran ponsel ilegal ini secara resmi telah disahkan melalui aturan yang  dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2019. Pemblokiran ponsel ini akan dilakukan dengan mencocokkan kode IMEI yang terhubung ke jaringan, dengan database ponsel resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Apabila nomor IMEI ditemukan tidak cocok, maka perangkat yang bersangkutan akan dipastikan tidak dapat menggunakan jaringan selular lagi.

Pemerintah optimis, peraturan pemblokiran ponsel black market tersebut akan dipastikan mulai berlaku dalam waktu 6 bulan setelah penandatanganan, atau tepatnya pada tanggal 18 April 2020 mendatang. Aturan ini sebenarnya sudah diberlakukan lebih dulu oleh negara-negara lain. Diharapkan melalui adanya peraturan baru ini, industri perusahaan dapat lebih terlindungi dan pembayaran pajak dapat lebih optimal dilakukan.  Hal ini juga berdampak pada turis asing yang berkunjung ke Indonesia, untuk diwajibkan mendaftarkan nomor IMEI yang dimilikinya jika menetap di Indonesia selama lebih dari 30 hari. (JES)